Sumber: Kompas, Selasa, 20 September 2011 | 19:14 WIB (http://edukasi.kompas.com/read/2011/09/20/14120347/Keran.Beasiswa.ke.Belanda.Makin.Mengalir)

DEN HAAG, KOMPAS.com – Pemerintah Belanda melalui Ministry of Education, Culture, and Science dan pemerintah Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementrian Pendidikan Nasional menandatangi perjanjian kerjasama beasiswa. Lebih dari 50 beasiswa program PhD akan disediakan melalui skema perjanjian ini mulai 2012 mendatang sebagai pengembangan kerjasama kedua negara berdasarkan penandatangan MoU yang pernah disepakati kedua pihak pada 11 Februari 2002 silam.

“Dengan skema perjanjian ini, ke depannya persoalan biaya sudah bisa ditangani. Apalagi, sambutannya sangat baik dari universitas-universitas di Belanda” (Djoko Santoso)

Penandatangan MoU tersebut dilakukan oleh Renk Roborgh selaku Director-General for Higher Education, Vocational Education, Science and Emancipation, dan Dirjen Dikti Kemdiknas, Djoko Santoso, Senin (19/9/2011), di Den Haag, Belanda. Hadir di acara penandatangan tersebut Direktur Nuffic Neso Indonesia, Marrik Bellen, Plt Duta Besar RI untuk Belanda, Umar Hadi, serta Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Dikti Kemdiknas, Achmad Jazidie.

Roborgh mengatakan, kerjasama ini dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan kapasitas pendidikan tinggi Indonesia, selain juga tetap menjaga tradisi kolaborasi yang sudah terjalin sebelumnya antara kedua pihak. Ia mengaku optimistis dengan jalannya kerjasama ini. “Hal terpenting dari pertemuan hari ini adalah, bahwa ini memiliki arti yang penting tentang pengetahuan dan budaya,” ujar Roborgh.

Sementara itu, Dirjen Dikti Kemdiknas Djoko Santoso setelah selama ini dilakukan melalui beragam program beasiswa seperti Beasiswa Dikti, Beasiswa Unggulan, Kerjasama Beasiswa Dikti-Neso, dan lain-lainnya. Melalui kerjasama ini, kesempatan meraih beasiswa Dikti juga diperkenalkan melalui program beasiswa Scientific Program Indonesian-Netherland (SPIN).

Djoko menganggap kerjasama ini sangat strategis, mengingat pemerintah RI sendiri telah mematok target untuk mendoktorkan 4.000 dosen per tahun. Dari jumlah 4.000 itu, 3.000 di antaranya diambil di dalam negeri, sementara 1.000 sisanya di perguruan tinggi di luar negeri. Saat ini, dari 160.000 dosen di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, baru 15.000 yang telah meraih PhD.

“Penandatangan MoU ini bisa menjadi jalan keluar masalah pembiayaan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan tersebut, yang merepotkan dosen-dosen itu sendiri. Selama ini dosen hanya sampai tiga tahun belajar dengan beasiswa dari pemerintah, karena untuk tahun ke empatnya tidak ada biaya lagi. Maka, dengan skema perjanjian ini, ke depannya persoalan biaya sudah bisa ditangani. Apalagi, sambutannya sangat baik dari universitas-universitas di Belanda,” ujar Djoko usai acara penandatanganan tersebut.

Sementara pada kesempatan yang sama, Dikti Kemdiknas juga melakukan penandatanganan MoU dengan Nuffic Nesso Indonesia untuk meningkatkan kerjasama pendidikan tinggi melalui skema baru beasiswa. Melalui kerjasama ini, pihak Dikti menyediakan 50 beasiswa meraih PhD selama tiga tahun. Adapun kelebihan satu tahun atau tahun terakhir akan ditanggung oleh pihak perguruan tinggi di Belanda.